Mahkamah Agung RI Pengadilan Negeri Sambas Memuat tanggal…
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN NEGERI SAMBAS KELAS II
Logo Mahkamah Agung Republik Indonesia Logo BerAKHLAK Logo Bangga Melayani Bangsa

Kepaniteraan Perdata

Details
Ditulis oleh: Administrator
Kategori: Kepaniteraan
Dilihat: 1311

Kepaniteraan Perdata

Kepaniteraan Perdata merupakan bagian dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas yang menyelenggarakan administrasi perkara perdata serta pelayanan administrasi perkara kepada para pihak dan pengguna layanan peradilan.

Informasi mengenai tugas dan fungsi Panitera Muda Perdata disajikan pada halaman Tugas dan Fungsi Kepaniteraan.

Pelayanan Administrasi Perkara Perdata

Pelayanan administrasi perkara perdata pada Pengadilan Negeri Sambas meliputi administrasi perkara gugatan, permohonan, gugatan sederhana, upaya hukum, eksekusi, serta layanan administrasi perkara perdata lainnya yang menjadi kewenangan pengadilan negeri.

Administrasi perkara dan persidangan perdata dilaksanakan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Pengadilan (e-Court) sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pendaftaran Gugatan dan Permohonan Tingkat Pertama

Pendaftaran perkara perdata tingkat pertama dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan ketentuan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

Secara umum, tahapan pendaftaran meliputi:

  1. menyiapkan surat gugatan atau surat permohonan beserta dokumen pendukung;
  2. melengkapi surat kuasa khusus dan dokumen terkait apabila pihak diwakili oleh kuasa;
  3. melakukan pendaftaran perkara melalui Sistem Informasi Pengadilan;
  4. memperoleh taksiran panjar biaya perkara secara elektronik (e-SKUM);
  5. melakukan pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan petunjuk pembayaran;
  6. memperoleh nomor perkara setelah pembayaran dan proses administrasi pendaftaran terverifikasi; dan
  7. mengikuti proses pemanggilan dan persidangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengguna layanan yang memerlukan bantuan dalam penggunaan layanan elektronik dapat memperoleh pelayanan melalui Meja e-Court pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Sambas.

Panggilan dan Pemberitahuan

Panggilan dan pemberitahuan kepada para pihak dalam administrasi dan persidangan perkara secara elektronik dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022.

Panggilan dan pemberitahuan dapat disampaikan secara elektronik kepada pihak yang memenuhi ketentuan mengenai domisili elektronik.

Panggilan dan pemberitahuan kepada pihak yang tidak memiliki domisili elektronik dalam proses administrasi dan persidangan secara elektronik dilaksanakan melalui surat tercatat sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan tata cara pemeriksaan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian sederhana serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung.

Gugatan sederhana dapat diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum yang memenuhi kriteria gugatan sederhana.

Pendaftaran dan pemeriksaannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019.

Mediasi

Perkara perdata yang wajib menempuh mediasi dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Mediasi juga dapat dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.

Informasi mengenai mediator, jadwal, serta pelaksanaan mediasi diberikan sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara.

Upaya Hukum Banding

Permohonan banding diajukan melalui Pengadilan Negeri Sambas sebagai pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara.

Permohonan banding dalam perkara perdata pada prinsipnya diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, dengan perhitungan tenggang waktu disesuaikan dengan keadaan dan tata cara pemberitahuan putusan kepada pihak yang bersangkutan.

Administrasi banding meliputi:

  1. pengajuan dan pencatatan permohonan banding;
  2. pembayaran panjar biaya banding;
  3. pemberitahuan permohonan banding kepada pihak lawan;
  4. penerimaan dan penyampaian memori banding apabila diajukan;
  5. penerimaan dan penyampaian kontra memori banding apabila diajukan;
  6. pemberian kesempatan kepada para pihak untuk memeriksa berkas perkara (inzage);
  7. penyusunan dan pengiriman berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi; dan
  8. pemberitahuan putusan banding kepada para pihak.

Memori banding bukan merupakan persyaratan yang harus diserahkan bersamaan dengan pengajuan permohonan banding.

Administrasi upaya hukum banding dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai dengan ketentuan administrasi perkara secara elektronik.

Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage)

Dalam proses banding, para pihak diberikan kesempatan untuk mempelajari atau memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi.

Pemberitahuan kesempatan pemeriksaan berkas dan pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan administrasi perkara dan Standar Operasional Prosedur Kepaniteraan yang berlaku.

Pemeriksaan berkas merupakan bagian dari proses administrasi banding dan bukan persyaratan untuk mengajukan permohonan banding.

Upaya Hukum Kasasi

Permohonan kasasi diajukan melalui Pengadilan Negeri Sambas sebagai Pengadilan Pengaju untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Administrasi kasasi meliputi:

  1. pengajuan dan registrasi permohonan kasasi;
  2. pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan;
  3. pemberitahuan permohonan kasasi kepada termohon;
  4. pengajuan memori kasasi sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan;
  5. penyampaian memori kasasi kepada termohon;
  6. penerimaan kontra memori kasasi apabila diajukan;
  7. penyusunan dan pengiriman berkas perkara secara elektronik kepada Mahkamah Agung; dan
  8. pemberitahuan putusan kasasi kepada para pihak.

Memori kasasi merupakan tahapan setelah permohonan kasasi diajukan dan diregistrasi, sehingga tidak dicantumkan sebagai dokumen yang wajib sudah diserahkan bersamaan dengan pengajuan permohonan kasasi.

Administrasi pengajuan kasasi secara elektronik dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.

Peninjauan Kembali

Permohonan peninjauan kembali terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diajukan melalui Pengadilan Negeri Sambas sebagai Pengadilan Pengaju untuk diteruskan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengajuan peninjauan kembali harus memenuhi alasan dan persyaratan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Administrasi peninjauan kembali meliputi:

  1. penerimaan dan registrasi permohonan;
  2. penerimaan alasan atau memori peninjauan kembali beserta dokumen pendukung;
  3. pemberitahuan permohonan kepada pihak lawan;
  4. penerimaan jawaban apabila diajukan;
  5. penyusunan dan pengiriman berkas secara elektronik kepada Mahkamah Agung; dan
  6. pemberitahuan putusan kepada para pihak.

Administrasi pengajuan peninjauan kembali secara elektronik dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022.

Eksekusi Perkara Perdata

Permohonan pelaksanaan putusan perkara perdata yang telah memenuhi persyaratan untuk dilaksanakan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sambas.

Pelayanan administrasi eksekusi meliputi penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan administrasi, pembayaran panjar biaya eksekusi apabila diperlukan, pencatatan permohonan, serta penyelenggaraan administrasi tahapan pelaksanaan eksekusi berdasarkan penetapan dan perintah Ketua Pengadilan.

Jenis pelaksanaan eksekusi mengikuti amar putusan dan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Informasi mengenai persyaratan, tahapan, panjar biaya, dan produk pelayanan eksekusi dapat diperoleh melalui PTSP Pengadilan Negeri Sambas.

Pelayanan melalui PTSP dan e-Court

Pelayanan administrasi Kepaniteraan Perdata diberikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Meja Perdata dan Meja e-Court Pengadilan Negeri Sambas serta Sistem Informasi Pengadilan yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

e-Court mendukung penyelenggaraan administrasi perkara secara elektronik, antara lain:

1. pendaftaran perkara secara elektronik (e-Filing);
2. taksiran dan pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (e-SKUM dan e-Payment);
3. panggilan dan pemberitahuan secara elektronik (e-Summons) sesuai dengan ketentuan; dan
4. persidangan secara elektronik (e-Litigation).

Informasi dan Penelusuran Perkara

Informasi perkembangan perkara perdata dapat diperoleh melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan kanal informasi resmi Pengadilan Negeri Sambas.

Pemberian informasi perkara tetap memperhatikan ketentuan mengenai keterbukaan informasi di pengadilan, perlindungan data pribadi, dan informasi yang dikecualikan.

Standar Operasional Prosedur

Penyelenggaraan administrasi perkara dan pelayanan Kepaniteraan Perdata mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

SOP Kepaniteraan Tahun 2026 menjadi pedoman operasional dalam pelaksanaan penanganan perkara dan pelayanan kepaniteraan pada pengadilan negeri.

 

Dasar Hukum

  1. Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv), Staatsblad 1847 Nomor 52 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1849 Nomor 63, sepanjang ketentuannya masih relevan dan berlaku.
  2. Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor 44, sepanjang ketentuannya masih relevan dan berlaku.
  3. Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), Staatsblad 1927 Nomor 227, sepanjang ketentuannya masih relevan dan berlaku.
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
  6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
  7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.
  8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
  9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
  10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik.
  11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik.
  12. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
  13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.
  14. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.
  15. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1270/DJU/SK.OT1.6/III/2026 tentang Pembaruan Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara dan Layanan Pengadilan pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.